-
smartcitymakassar.com - Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Makassar akan menjadi kota pertama dalam proyek percontohan (pilot
project) program skema penghapusan utang PDAM. Skema penghapusan utang itu akan
dijalankan dalam tahun anggaran 2016 ini.
Hal ini terungkap dalam rapat infrastruktur dan investasi
yang dipimpin oleh Staf Khusus Wapres RI, Abduh, Senin (18/1) di kawasan
Sekretariat Sekretariat Wapres Jakarta.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dan Direktur Umum PDAM
Makassar, Haris Yasin Limpo hadir dalam kesempatan ini.
Stafsus Wapres, Abduh
menyatakan skema penghapusan utang PDAM ini dilakuakan dengan cara Pemerintah
Pusat akan melakukan pelunasan seluruh utang PDAM yang mencapai kurang lebih
Rp. 200 Miliar dan selanjutnya menghibahkan hutang itu menjadi modal investasi
bagi pemerintah kota.
“PDAM dalam jangka waktu tertentu akan mencari modal
investasi tersebut dengan cara meningkatkan pelayanan PDAM dan mencari seluruh
piutang dan aset yang belum diserahkan kepada PDAM”, ujar Abduh.
Wali Kota Makassar menyambut baik dan mengapresiasi inisiasi
Pemerintah Pusat tersebut dan akan memanfaatkan skema ini dalam memfokuskan
peningkatan infrastruktur, khususnya pelayanan pemakaian air bersih PDAM.
Rapat infrastruktur dan investasi ini merupakan yang pertama
kali diadakan dan akan dilanjutkan dengan rapat tindak lanjut guna
merealisasikan skema yang dirancang tersebut.
Pada kesempatan sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan
Pomanto bersama Ketua DPRD kota Makassar, Farouk M. Betta dipanggil secara
khusus oleh Wakil Presiden, Muh, Jusuf kalla. Dalam pertemuan enam mata
tersebut , Wapres menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung tahun Infrastruktur
yang dicanangkan Kota Makassar pada tahun ini, Pemerintah Pusat telah
menyiapkan berbagai program infrastruktur khusus di Kota Makassar. Pemerintah
kota nanti yang akan melanjutkan pemasangan instalasinya nanti.
Khusus dalam penangan pemakaian air PDAM, Jusuf Kalla juga
menyampaikan himbauan agar di Makassar seharusnya terjadi peningkatan peralatan
sambungan rumah PDAM ke beberapa titik wilayah air yang belum tersalurkan
dengan baik. Pemerintah kota dituntut harus turut berperan aktif. ***
