Foto: Humas Setkab
smartcitymakassar.com - Jakarta - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meminta agar aksi di lapangan dalam pencegahan, pengawasan, dan
penegakan hukum terhadap penyelundupan benar-benar konkret, karena peredaran
produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi
juga bisa mematikan industri-industri nasional.
Presiden
mengulang kembali penegasan yang pernah disampaikannya kepada jajaran terkait,
yaitu agar ruang gerak penyelundupan harus dibatasi dengan membangun sistem
pencegahan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, agar memberikan prioritas
pada pengawasan di lapangan, khususnya di titik-titik rawan penyelundupan.
Terkait
dengan penegakan hukum, Presiden Jokowi sekali lagi memerintahkan
jajarannya untuk lebih tegas, konsisten, dan keras, serta dilakukan secara
terus menerus. “Saya minta Polri, Kejaksaan Agung mendukung penuh upaya
penegakan hukum ini, dan proses serta tuntaskan setiap kasus penyelundupan yang
ada,” tegas Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Masalah
Penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017) seperti yang
dikutip dari laman setkab.go.id.
Presiden
yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memerintahkan agar aparat yang
bermain di penyelundupan ditindak tegas, terutama yang menjadi backing. “Semuanya harus ditindak tegas tanpa
pandang bulu,” pungkas Presiden.
Rapat
Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin
Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menlu
Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkumham
Yasonna Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung,
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin
Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal
Tito Karnavian, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, dan Kepala BIN
Budi Gunawan. (iskandar burhan)
