 |
| (Foto: Humas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, 2017) |
Smartcitymakassar.com. --Makassar- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Makassar Fathur Rahim dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari Fraksi Demokrat Adi Rasyid Ali selenggarakan diskusi publik di Hotel Imawan, Jalan Pengayoman, Makassar, Rabu (22/02/2017).
Diskusi publik tersebut mengangkat tema urgensi hunian layak di Kota Makassar dalam menghadapi urbanisasi dan bonus demografi.
Selaku pemateri Kadis PKP Fathur Rahim mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan berbagai upaya dan strategi dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di Makassar dan urbanisasi. Salah satu strateginya adalah bagaimana hunian layak dan pertumbuhan ekonomi Makassar terus meningkat.
Dicontohkan oleh Fathur Rahim, di masalah pemukiman kumuh atau slum area, Pemkot Makassar telah menjawab masalah hunian layak lewat misalnya bedah rumah, penataan kawasan kumuh, penataan biringkanal dan BSPS.
Ditambahkannya, baru saja Monash University Australia dan Asian Development Bank berkunjung ke Makassar dalam rangka bekerjasama dengan Pemkot Makassar terkait penataan kawasan kumuh.
"Ini menandakan Pemkot Makassar terus melakukan perubahan-perubahan untuk menghilangkan kesenjangan dengan cara menekan pertumbuhan backlog melalui program yang langsung menyentuh kepada masyarakat, salah satunya adalah penataan kawasan kumuh," tambah Fathur Rahim.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran, Adi Rasyid Ali yang akrab di sapa ARA, sangat mendukung dan terus mendorong apa yang menjadi program kerja Wali Kota Makassar, khususnya menyangkut hunian layak.
"Kami di DPRD tentu sangat mendukung dan mem-backup apa yang menjadi program oleh Walikota Makassar dan jajaranya. Khusus untuk hunian layak, tentu ini menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan Makassar Dua Kali Tambah baik. Semua kesenjangan harus dihilangkan. Dengan pola-pola seperti ini kami optimis apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa tercapai," kata ARA.
Kadis DPKP Fathur Rahim menambahkan, "kami tentunya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab kami, khususnya di Perumahan dan Permukiman, ditambah sinergitas yang tinggi antara DPRD dan Pemkot Makassar kita optimis Pemkot akan menjawab itu semua."* (Ron / Iskandar Burhan)
