(Foto: Istimewa)
Smartcitymakassar.com. --Makassar- Hari pertama verifikasi faktual, Selasa (12/12/2017), tim pengawasan dari beberapa parpol mendapat peringatan dari Panwas Kecamatan Manggala.
Tim parpol tersebut hendak menghubungi petugas PPS Kelurahan Biring Romang. Namun, petugas PPS Kelurahan Biring Romang menolak bertemu. Alasannya, PPS punya jalur koordinasi yang sudah diatur oleh penyelenggara (KPU).
"Saya dihubungi oleh pihak kelurahan kalau ada dari saksi parpol yang ingin bertemu dengan saya, namun saya menolak karena kami punya jalur koordinasi yang menjadi peraturan. Untuk jalur saksi dari parpol itu bukan jalur koordinasi," kata Ketua PPS Kelurahan Biring Romang, Burhanuddin Izhan.
Menyikapi hal tersebut, pihak Panwas melalui Ketua Panwas Kecamatan Manggala Ince Muh. Zain langsung bergerak untuk mengklarifikasi laporan Ketua PPS Kelurahan Biring Romang.
Ketua Panwas Kecamatan Manggala langsung melakukan tanya jawab dengan pihak tim parpol terkait tujuan dan dasar apa tim Parpol ikut dalam verifikasi faktual.
Ince Muh. Zain kemudian memberikan pemahaman terkait siapa saja yang menjadi jalur koordinasi di verifikasi faktual.
"Kami sampaikan boleh saja tim parpol ikut dalam pengawalan dan pengawasan tetapi tidak dalam kapasitas bersuara, hanya sebatas melihat atau mengawasi saja. Terkait siapa saja yang punya kapasitas untuk bersuara, yakni Penyelenggara (PPS) dan Tim Paslon, kami pun dari Panwas hanya berkapasitas mengawasi saja, termasuk mengantisipasi terjadi kejadian yang tidak diinginkan, salah satu diantaranya intervensi baik kepada Tim Verifikasi maupun kepada warga yang menjadi pendukung paslon independen," jelas Ince kepada tim Parpol.
Dari hasil laporan Ketua Panwas Kecamatan Manggala, 5 (lima) orang yang masuk dalam catatan Ketua Panwas Kecamatan Manggala diantaranya, Saiful dari Partai Nasdem, Firdaus dari Partai Hanura, Erwin dari PPP, dan 2 (dua) orang yang berasal dari Tim Makassar Maju untuk Parpol, Muh. Ansar dan Rahman.* (Ron/Iskandar Burhan)
