smartcitymakassar.com - Makassar - Tak pelak fungsionaris PKS Makassar pun menumpahkan kekesalannya, mereka dengan tegas menolak Rekomendasi DPP PKS untuk mengusung pasangan Munafri Arifuddin–Rahmatika Dewi di Pilwalkot Makassar.
Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang objektif secara politik serta mekanisme partai.
Pertama-tama, karena terjadinya inkonsistensi DPP dalam proses pengambilan keputusan Pilkada Makassar, di mana suara dari daerah yang berkepentingan langsung dengan Pilkada sama sekali tidak diperhatikan.
Dengan berbagai pertimbangan, termasuk kepada Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), karena kerjasama dengan Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar yang telah terjalin dengan baik selama pemerintahannya.
Juga karena kesuskesannya dalam pemerintahan, serta elektabilitasnya yang paling tinggi diantara paslon lain.
"Tetapi dalam keputusan DPP dan DPW PKS Sulsel, urutan-urutan prioritas ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan. Ada apa," sesal ketua DPD PKS Makassar, Hasan Hamido, Minggu, (07/01/2018).
Senada, Sekertaris DPD PKS Makassar, Muzakir Ali Djamil, mengemukakan, keputusan DPP memang telah mencederai semua proses yang dilakukan dari bawah sebagai suatu sistem yang menjadi ciri khas PKS sebagai partai kader.
Bahwa proses penjaringan aspirasi kader telah dilakukan melalui PEMIRA, di mana Bapak Ramdhan Pomanto mendapatkan dukungan suara tertinggi dalam PEMIRA tersebut (67%). Proses penjaringan aspirasi struktur juga telah dilakukan.
"Mayoritas DPC (11 dari 15 DPC) juga memberikan dukungan kepada Bapak Ramdhan Pomanto," paparnya.
Semua aspirasi ini, sambung, Muda, sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan DPP dalam memutuskan dukungan, dan malah memberikan dukungan kepada pasangan yang sama sekali asing dan tidak jelas bagi kader dan struktur PKS Kota Makassar.
"Lalu di mana sistem bottom-up dalam penyerapan aspirasi yang selama ini dibangga-banggakan oleh PKS?" katanya. (*Iskandar Burhan)
