smartcitymakassar.com - MAKASSAR - Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta, mengaku, peruntukan Smartphone yang telah menjadi biang dianulirnya petahana, Danny Pomanto, dari arena Pilwalkot saat ini, termasuk atas legimitasi dari lembaga legislatif.
"Itu uang negara, yang bertandatangan dua orang Ramdhan Pomanto (Wali Kota, red) dan Saya (Ketua DPRD Makassar, red)," ungkap Farouk lewat video yang disadur di media sosial, Sabtu (12/5/2018)
Ketua tim pemenangan paslon 1 tersebut mengaku mengetahui seluk beluk program RT/RW tersebut sebagai program pemerintah kota untuk peningkatan faslitas pelayanan kepada masyarakat.
Bukan Program pribadi dari Danny Pomanto saat aktif sebagai wali kota sebagaimana yang telah disoal oleh kubu Appi-Cicu di lembaga peradilan PTUN dan MA.
"Saya tahu asal-usul dari keuangan tersebut," terangnya.
Aru pun mengajak kepada RT/RW untuk tidak merasa bersalah jika nantinya diperhadapkan pada pilihan politik mendukung Appi-Cicu dan meninggalkan Danny di pilwalkot, meskipun program yang sukses dijalankan Danny tersebut sudah menjadi bagian dari RPJMD Pemerintah Kota Makassar.
"Jangan ada kesan bahwa apa yang bapak itu kemudian menjadikan satu pilihan, tidak ada itu," tuturnya.
Dalam orasinya di depan masyarakat tersebut, Aru pun sesekali menyinggung tentang keunggulan Appi-Cicu yang didukung oleh 10 koalisi parpol di DPRD Makassar.
"Saya ingin mengingatkan bapak bukan mengancam, kalau ada kebijakan wali kota yang bertentangan dengan 10 partai politik yakin dan percaya tidak akan berhasil karena anggaran tertahan di DPRD," tandasnya.
Peogram yang ditandatangani Aru dan wali Kota ini berupa program peningkatan insentif RT/RW, pengadaan enam ribu android serta baju atau seragam RT/RW, dan program jaminan kesehatan atau BPJS.
Lalu mengapa tim Appu-Cicu, termasuk Aru sebagai Ketua Tim, menuding wali kota peraih 132 penghargaan tersebut telah menggunakan kewenangan sehingga merugikan paslon lain? Sementara it adalah program pemerintah
Tokoh masyarakat Kecamatan Wajo, Andi Pawellangi, juga mengaku heran dan menyayangkan pernyataan Aru tersebut.
Menurutnya, sebelum Aru mengemukakan persepsinya di depan umum, ada baiknya jika berkaca terlebih dahulu pada jejak rekam paslon yang didukung saat ini (Appi-Cicu)
"Saya masih ingat setelah program itu menjadi sengketa, Appi-Cicu telah mengundang komunitas RTRW untuk deklarasi dukungan di Pilkada Makassar, nah kalau begitu berarti Appi-Cicu dong yang mau memanfaatkan program pemerintah ini," sesalnya.
Lain halnya dengan Indriani, warga Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Menurutnya, jika Aru mempersoalkan itu berarti dia sedang menggugat dirinya.
Jika dianggap bermasalah berarti Aru ikut terlibat. Tapi, kata dia, harus diingat bahwa program itu adalah program Pemkot Makassar yang disetujui DPRD bukan program pribadi Danny Pomanto.
Dia heran dengan prilaku politisi yang kurang memahami posisi masing-masing. Juga karena politisi semacam ini yang tak paham mekanisme.
"Jika itu program pemerintah dan menggunakan uang negara, lalu di mana kesalahan Pak Danny? Ada-ada saja. Jangan karena kepentingan politik, seenaknya ingin pengaruhi rakyat. Politisi begini jangan dipilih lagi," tandasnya. (**Iskandar Burhan)
