Smartcitymakassar.com. --Makassar- "Kalau tidak ada keterlibatan publik, tidak mungkin Adipura bisa kita raih," ucap Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menyinggung pentingnya pelibatan masyarakat dalam mendukung program Pemkot Makassar.
"Karenanya, kita terus dorong (pelibatan masyarakat) termasuk persoalan sampah dan pelayanan publik," lanjut Danny Pomanto. Hal ini disampaikan Wali Kota ketika menerima Koalisi Masyarakat Reformasi Birokrasi kota Makassar (KOMA RBM) dan program kerjasama pemerintah Indonesia-Jerman untuk Percepatan Reformasi Birokrasi (TRANSFORMASI) di ruang kerjanya, Senin (28/12).
Dalam pertemuan tersebut, Danny bersama KOMA RBM, diwakili team leader-nya Muliyadi Prayitno, serta TRANSFORMASI, diwakili salah satu team leader-nya Hartian Silawati, menandatangani MoU perihal pelibatan masyarakat dalam reformasi birokrasi. Sejumlah hal yang disepakati bersama adalah, antara lain, audiensi berkala antara KOMA RBM dengan tim reformasi birokrasi Pemkot Makassar, sosialisasi reformasi birokrasi (RB) dan 'roadmap' RB kepada masyarakat, penguatan warga atau organisasi masyarakat sipil, serta audit sosial guna optimalisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR).
Makassar, menurut Mulyadi, dapat berpeluang dijadikan salah satu model dalam pelibatan masyarakat dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Walau peran masyarakat sangat penting dalam mendukung program reformasi birokrasi, belum ada rujukan baku ataupun model kerjasama antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam reformasi birokrasi tersebut.
Pemkot Makassar memang sementara berupaya mendorong pelibatan masyarakat sipil guna mendukung program reformasi birokrasinya. Hal ini merupakan salah satu upaya menciptakan suatu sistem pemerintahan yang transparan.* (Iskandar Burhan)
