smartcitymakassar -MAKASSAR-- Proses pengintegrasian dari sistem Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Makassar ke Badan Penyelenggara Jasa Sosial
(BPJS) Kesehatan untuk sementara tertunda.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan,
tertundanya proses integrasi karena Dinkes Makassar masih menunggu hasil
verifikasi BPJS. Padahal, target integrasi tuntas Januari, namun mulur hingga
Februari mendatang. Verifikasi yang ditunggu ini terkait jumlah warga miskin
yang berhak menerima bantuan BPJS.
"Proses verifikasi banyak sekali ditemukan nama ganda penerima Jamkesda.
Begitu pula dengan adanya temuan masih banyak warga miskin yang belum terdaftar
Jamkesda. Ada juga orang kaya yang masuk dalam daftar penerima Jamkesda.
Sehingga semua daftar nama harus dibersihkan sebelum diserahkan ke wali kota
untuk dibuatkan surat keputusan,” kata Naisyah, Minggu (24/1).
Menurut Kepala Dinas Kesehatan, batas waktu verifikasi per 25 Januari 2016. Dan
Februari, semua proses integrasi selesai. Namun, verifikasi ulang tetap akan
dilakukan setiap 3 bulan. Verifikasi ulang untuk memastikan bantuan tepat
sasaran. Pemkot Makassar, katanya, mengangarkan Rp42 miliar untuk membayar
iuran BPJS warga miskin. Iuran BPJS ditanggung 100 persen. Namun, diharapkan
jika sudah mampu, penerima manfaat bisa melapor agar bisa dialihkan ke warga
lain yang membutuhkan.
Hasil studi pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional dan kota (JKN/K)
menemukan data, bahwa sebanyak 333.343 warga Makassar berhak mendapatkan kartu
Indonesia sehat (KIS). Kemudian 174 ribu warga akan difasilitasi oleh
pemerintah Kota Makassar. Artinya dari 1.783.681 penduduk Makassar, sebanyak
507.342 warga mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah pusat dan kota.
“507.342 warga inilah yang sementara diverifikasi oleh BPJS,” papar Naisyah.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar (BP3A) Tenri A Palallo mengatakan semua warga yang masuk daftar harus diverifikasi
oleh masyarakat. Masyarakat harus disadarkan tentang pentingnya menjadi warga
yang beradab. Jika tidak berhak menerima bantuan, jangan terima bantuan itu.
Lebih lanjut Tenri, petugas di lapangan juga harus memperhatikan aspek gender
dalam memberikan subsidi. "Sebab, perempuan dan anak mendominasi warga
miskin di Makassar."Demikian kata Mantan kabag Humas ini. * (Iskandar
Burhan)
