smartcitymakassar.com - Makassar - Pesatnya
pertumbuhan perkotaan mengakibatkan kota menghadapi berbagai tantangan baru
yang perlu diatasi. Smart City merupakan salah satu solusi memperkuat pelayanan
publik perkotaan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Bina Penataan Bangunan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Adjar Prayudi pada acara Media Briefing dengan tema “Urban Basic
Services and Smart City” di Makassar, Rabu (8/6/2016).
“Implementasi
smart city mendorong perwujudan lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan
infrastruktur, ekonomi, kelembagaan dan tata kelola perkotaan yang lebih
mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” tutur Adjar. Smart City adalah pendekatan
menuju kota layak huni dan berkelanjutan yang memiliki komponen yaitu smart
economy, smart mobility, smart environment (energy, environment, public space),
smart living dan smart governance.
Adjar
juga mengatakan dari diskusi yang diikuti oleh stakeholder terkait, diketahui
bahwa beberapa kota di Indonesia telah mempraktekan Smart City, sehingga hal
tersebut dapat menjadi masukan dalam New Urban Agenda (NUA) yang akan dibahas
dalam Komite Persiapan ke 3 (Prepcom 3) yang akan dilaksanakan di Surabaya Juli
2016.
“Mengenai
smart city tadi bahwa telah disampaikan oleh para pembicara bahwa semua telah
melaksanakan dan mempraktekan smart city di kota masing-masing sehingga
membantu program kami nantinya, untuk itu untuk masukan NUA harus ada pemikiran
yang berdasarkan apa yang telah dipraktekan di Indonesia, atau yang seharusnya
dilaksanakan di Indonesia,” tutur Adjar.
Ahli
pembangunan permukiman ITS, Johan Silas mengatakan salah satu contoh konkrit
dari smart city adalah e-Government yang dapat menurunkan biaya administrasi
tanpa mengurangi kualitas layanan publik dan mampu mengoptimalkan penggunaan
sumber daya.
“Saya
membayangkan kota-kota di Indonesia 20 tahun mendatang sudah menjadi smart city
yang mengedepankan layanan masyarakat dengan dukungan telematika,” kata Johan.
Sebagai
contoh, di kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal mengatakan
bahwa saat ini kota tersebut memiliki ruang kendali berdasarkan pemantauan CCTV
untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Saat ini kota ini memiliki
600 CCTV baik itu milik pemerintah ataupun swasta, di akhir tahun ini kami
menargetkan 3.000 CCTV, salah satunya dengan cara mewajibkan bangunan d iatas
empat lantai untuk memakai CCTV dan di koneksikan dengan ruang kendali,” tutur
Syamsu.
Tenaga
Ahli Dirjen CIpta Karya Bidang Habitat Kementerian PUPR, Ruchyat Deni
Djakapermana memaparkan bahwa smart city menjadi salah satu isu yang akan
dibahas PBB dalam konferensi Habitat III.
“Habitat
III akan diadakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 untuk menjawab
tantangan pembangunan perkotaan di masa yang akan datang tanpa meninggalkan
seorangpun, perwujudan kesejahteraan dan kesempatann bagi semua pihak serta
mewujudkan yang ramah lingkungan,” kata Ruchyat.
Menuju
Habitat III, serangkaian acara persiapan dilakukan untuk merumuskan isu-isu
perkotaan di belahan dunia. Majelis Umum PBB, dalam Resolusi 67/216 memutuskan
untuk membentuk Komite Persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara
anggota PBB.
PrepCom1
diselenggarakan di New York, Amerika (17-18 September 2014) dan PrepCom2 di
Nairobi, Kenya (14-16 April 2015). Tahun ini, PrepCom3 di Surabaya, Indonesia
(25-27 Juli 2016) yang akan dihadiri 193 negara.
PrepCom3
ini merupakan pertemuan persiapan terakhir dan terpenting menuju Habitat III.
Pertemuan tersebut akan menggali masukan dan perspektif akhir dari berbagai
negara dan stakeholder lainnya. Isu-isu kunci urbanisasi di kawasan ini yang
harus ditangani dan menjadi masukan dalam NUA.
