smartcitymakassar.com - Makassar - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto menyampaikan
kesiapan Makassar menjadi pilot project bagi pemberlakuan DIRE (Dana
Investasi Real Estat) di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wali Kota Danny di hadapan Presiden RI, Jokowidodo pada forum yang mempertemukan lima belas walikota dan bupati, sepuluh gubernur, serta sejumlah menteri di kabinet kerja Jokowi - JK.
Kesiapan itu juga didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang hadir pada pertemuan itu. Baik Danny maupun Syahrul, keduanya menyatakan siap menjadi pilot project bagi kebijakan nasional di bidang ekonomi itu.
Wali Kota Danny, memaparkan geliat pertumbuhan properti di Makassar sangat memungkinkan bagi kota ini menjadi pilot project dari kebijakan DIRE. Pasalnya, Makassar menjadi salah satu kota yang memiliki ketahanan ekonomi.
Di saat sebagian besar kota - kota di Indonesia mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti di Jawa yang mengalami perlambatan karena terbatasnya penyerapan belanja pemerintah, di Sumatera terpengaruh oleh turunnya produksi kelapa sawit, dan Kalimantan Timur akibat penurunan kinerja ekspor tambang, serta Papua karena turunnya produksi mineral. Makassar justeru mampu bertahan pada angka pertumbuhan ekonomi 7,2 - 7,8 persen di tahun 2016 (Data BI, 2016). Olehnya itu, menurut Danny Makassar bisa menjadi magnet bagi investor bidang properti.
"Makassar siap menjadi contoh penerapan DIRE di Indonesia," tegas Danny, di Istana Negara, Senin, (18/7/2016).
Di rapat yang mengagendakan pengarahan presiden terkait fasilitas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi penerbitan DIRE dipaparkan jika fasilitas ini merupakan salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diterbitkan akhir Maret 2016, berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun.
Adanya kebijakan ini memungkinkan perusahaan yang menerbitkan DIRE mendapatkan fasilitas pemotongan tarif pajak penghasilan final hingga 0,5 persen dari tarif normal 5 persen melalui penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu.
Selain itu, tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE akan mendapatkan fasilitas penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5 persen menjadi 1 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
Bagi daerah yang nantinya menerapkan DIRE akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.
DIRE dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah REIT (Real Estate Investment Trust) adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estat (properti).
Reksa dana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikembangkan ke dalam properti.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ATR/Kepala BNN Ferry Mulsidan Baldan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
Sementara itu, di deretan wali kota, bersama Wali Kota Danny, diantaranya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Denpasar A A Gede Geriya, dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.(firman pagarra/iskandar burhan)
Hal itu disampaikan Wali Kota Danny di hadapan Presiden RI, Jokowidodo pada forum yang mempertemukan lima belas walikota dan bupati, sepuluh gubernur, serta sejumlah menteri di kabinet kerja Jokowi - JK.
Kesiapan itu juga didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang hadir pada pertemuan itu. Baik Danny maupun Syahrul, keduanya menyatakan siap menjadi pilot project bagi kebijakan nasional di bidang ekonomi itu.
Wali Kota Danny, memaparkan geliat pertumbuhan properti di Makassar sangat memungkinkan bagi kota ini menjadi pilot project dari kebijakan DIRE. Pasalnya, Makassar menjadi salah satu kota yang memiliki ketahanan ekonomi.
Di saat sebagian besar kota - kota di Indonesia mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti di Jawa yang mengalami perlambatan karena terbatasnya penyerapan belanja pemerintah, di Sumatera terpengaruh oleh turunnya produksi kelapa sawit, dan Kalimantan Timur akibat penurunan kinerja ekspor tambang, serta Papua karena turunnya produksi mineral. Makassar justeru mampu bertahan pada angka pertumbuhan ekonomi 7,2 - 7,8 persen di tahun 2016 (Data BI, 2016). Olehnya itu, menurut Danny Makassar bisa menjadi magnet bagi investor bidang properti.
"Makassar siap menjadi contoh penerapan DIRE di Indonesia," tegas Danny, di Istana Negara, Senin, (18/7/2016).
Di rapat yang mengagendakan pengarahan presiden terkait fasilitas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi penerbitan DIRE dipaparkan jika fasilitas ini merupakan salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diterbitkan akhir Maret 2016, berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun.
Adanya kebijakan ini memungkinkan perusahaan yang menerbitkan DIRE mendapatkan fasilitas pemotongan tarif pajak penghasilan final hingga 0,5 persen dari tarif normal 5 persen melalui penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu.
Selain itu, tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE akan mendapatkan fasilitas penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5 persen menjadi 1 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
Bagi daerah yang nantinya menerapkan DIRE akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.
DIRE dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah REIT (Real Estate Investment Trust) adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estat (properti).
Reksa dana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikembangkan ke dalam properti.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ATR/Kepala BNN Ferry Mulsidan Baldan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
Sementara itu, di deretan wali kota, bersama Wali Kota Danny, diantaranya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Denpasar A A Gede Geriya, dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.(firman pagarra/iskandar burhan)
