Smartcitymakassar.com. --Makassar- Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, A. Azis Hasan didampingi Kadis Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Fathur Rahim terima kunjungan Tim Pansus DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara di ruang Rapat Asisten II lantai 8 Gedung Balaikota Makassar, Rabu (12/04/17).
Kunjungan tim Pansus DPRD Bolaang Mongondow Timur yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sehan Mokoagouw adalah untuk studi banding terkait pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 dan penataan Kawasan Permukiman.
"Melalui prestasi yang telah diraih oleh Pemkot Makassar tentang tata kelola pemerintahan, dua kali berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP, membuat kami di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ingin melakukan sharing terkait hal tersebut," jelas Sehan Mokoagouw.
Staf Ahli Wali Kota Makassar, A. Azis Hasan menjelaskan kepada rombongan tim pansus, "di pemerintahan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, bukan hanya kinerja tetapi kedisplinan administrasi juga menjadi yang selalu diwanti oleh Walikota Makassar."
Dilanjutkan oleh A. Azis Hasan bahwa sebelum LKPJ sampai di DPRD untuk pengesahan, Wali Kota Makassar memperingati dan mengawas ketat kinerja seluruh kinerja SKPD. Ada target waktu diberikan kepada mereka. Jika target kinerja tidak tercapai, hal itu menjadi bahan evaluasi bagi wali kota.
"Jadi pada prinsipnya, lebih baik dieksekusi sekarang daripada harus menjadi perdebatan nantinya di DPRD. Oleh karena itu LKPJ Kota Makassar selalu tepat dan tidak ada kendala di pengesahannya," sebut Staf Ahli Walikota, A. Azis Hasan.
Mengenai masalah perumahan, Kadis PKP Fathur Rahim mengatakan bahwa dinas perumahan sementara terus menggenjot beberapa program seperti bedah rumah dan penataan kawasan permukiman.
"Strategi kami di DPKP adalah bagaimana cara kita menyedot sebesar-besarnya uang dari luar, salah satunya yang baru-baru ini berhasil kami serap dari luar yakni dana hibah dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 200 milliar," urai Fathur Rahim.
Strategi mendapatkan bantuan, sebut Fathur Rahim, adalah dengan melakukan promosi Kota Makassar dalam hal pemberantasan kemiskinan lewat beberapa program. Di Dinas Perumahan, salah satu programnya yakni "bedah rumah" yang telah menarik ADB turut serta membantu penataan kawasan kumuh lewat dana hibahnya.
Selain ADB, dana APBN lewat Kementerian Pekerjaan Umum juga berhasil dilibatkan. "Bukan hanya ADB tapi anggaran APBN juga sudah mulai mengalir masuk ke Kota Makassar untuk Perumahan, misalnya dari Balitbang Kementrian P-PR terkait penataan rusunawa," jelas Fathur Rahim.
"Tetapi anggaran APBD dan program Walikota Makassar selalu menjadi pemancing untuk serapan anggaran dari luar tersebut," tambahnya.* (Iskandar Burhan)
