(Foto: Humas Pemkot Makassar, 2017)
Smartcitymakassar.com. --Makassar- Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto akan melantik sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Ruang Pola Kantor Balai Kota Makassar pada Jumat (11/8/2017) pekan ini.
Sedikitnya 30% persen pejabat eselon III dan IV mengalami pergantian, termasuk diantaranya kepala bidang, kepala seksi dan kepala kelurahan. Kemungkinan, ada pejabat eselon II dan kepala kecamatan mengalami pergeseran posisi.
Rencana pelantikan ini, kata Danny Pomanto, merupakan input dari hasil evaluasi kinerja SKPD di tahun anggaran 2017 ini. Hasil evaluasi berasal dari beberapa sumber, termasuk pantauan lapangan yang juga melibatkan elemen masyarakat sebagai pihak yang melakukan pengawasan.
Kurang lebih tujuh SKPD pada rapat evaluasi dan monitoring (monev) masuk dalam "rapor" merah lantaran realisasi anggaran dan program kerja masing minim; berkisar 0-20%. Diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Dinas Pendidikan, Dinas Pertanahan dan Bagian Umum Sekretariat Kota Makassar.
“Iye, ada lurah juga yang kita ganti. Penilaian sangat jelas, hasil kerja dan laporan keluhan masyarakat,” jelas pemimpin berlatar belakang konsultan tata ruang ini.
Meski demikian, Danny Pomanto tetap memberikan ruang bagi para pejabat yang memiliki keinginan besar untuk melakukan perubahan. Tentu diharapkan mereka mampu berinovasi dan melahirkan prestasi bagi Makassar dan masyarakatnya.
Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Basri Rakhman mengaku telah mempersiapkan data kekosongan jabatan di lingkup SKPD jelang mutasi dan pelantikan ini.
Disamping itu, untuk memperkaya pertimbangan wali kota melakukan pergantian dan pengisian jabatan lowong, BKPSDMD juga menyiapkan laporan kinerja masing-masing pejabat.
Tercatat sedikitnya 62 jabatan lowong yang belum memiliki pejabat defenitif. Diantaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Bagian Protokol, masih diisi oleh pelaksana tugas (plt).
“Jelang mutasi persiapan tentu data-data disiapkan terkait jabatan kosong, tapi murni penilaian langsung wali kota. Untuk pertimbangan saya lihat evaluasi itu soal kinerja utamanya, penempatan kandidat beliau tetap profesional melibatkan ahli dan pakar,” kata Basri.
Lebih lanjut, BKPSDMD pun berencana akan melakukan fit and proper test melibatkan beberapa akademisi, praktisi dan pejabat senior yang berkompoten untuk melakukan seleksi. Akan tetapi, rencana ini masih menunggu kebijakan dari wali kota selaku pemangku kepentingan.
“Termasuk eselon III dan IV akan dilakukan fit and proper test. Mereka dites, fit and proper test terbatas. Akan dibentuk tim, tapi tidak menutup kemungkinan beliau langsung melakukan tes,” jelas Basri.
Dia menambahkan, khusus pejabat eselon II tidak lagi harus mengikuti assessment yang melibatkan pihak asesor dari pemerintah pusat.
“Assesment pejabat eselon II masih berlaku selama dua tahun yang ikut tahun 2016 lalu. Kalau dilakukan lelang mereka tidak ikuti lagi tinggal pendalaman dari pansel, rencana satu hari,” tambahnya.* (MDP / Iskandar Burhan)
