Smartcitymakassar.com. --Makassar- Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Transaksi Non Tunai Aplikasi Cek DP Ta' dan SP2D Online bertempat di Hotel Aston, pada Rabu (25/10/2017). Tujuan peluncuran ini adalah untuk meningkatkan akuntabiltas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam peluncuran Aplikasi Cek DP Ta' dan SP2D Online terdapat hal-hal yang diinstruksikan seperti dalam pengelola keuangan meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pembayaran pada masing-masing SKPD.
Penerimaan daerah wajib menggunakan mekanisme non tunai, dikecualikan untuk penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Tempat Pelelangan dan Pendapatan UPTD Bank Sampah.
"Aplikasi Cek DP Ta' dikembangkan untuk menjawab persoalan yang selama ini belum terpecahkan, seperti tidak adanya transparansi posisi dan status dokumen pencairan. Selama ini untuk mengetahui posisi dan status dokumen pencairan, dilakukan dengan cara kontak langsung oleh masyarakat pihak ketiga dengan pengelola keuangan di SKPD atau BUD," ungkap Wali Kota Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Penerapan SP2D Online adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan Bank Sulselbar. SP2D Online mengintegrasikan sistem informasi keuangan daerah (SIMAKDA) dengan sistem yang dimiliki oleh Bank Sulselbar.
Terkait penerapan SP2D Online ini, Kepala Kanwil Bank Indonesia (BI) Sulsel, Bambang Kusmiarso, menyambut baik program yang dicetuskan Pemerintah Kota Makassar.
"Kami menyambut baik berbagai kemajuan dan perbaikan di sektor ekonomi dan keuangan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini tentu perlu didukung dengan peningkatan layanan sistem pembayaran," tuturnya.
Selain itu, dalam upaya implementasi program GNNT, pihaknya memandang pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk mengimplementasikan transaksi keuangan (pembayaran maupun penerimaan) melalui sarana elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Melalui acara Launching Aplikasi SP2D Online, saya harap masyarakat dapat lebih memahami tujuan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas," pungkasnya.* (Iskandar Burhan)
