Foto: Ilustrasi
smartcitymakassar.com - Makassar - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar kembali mengeluhkan maraknya oknum yang tidak berkepentingan mengawasi proses verifikasi faktual jalur perseorangan bakal calon wali kota Makassar.
"Jika ada tindakan yang mengarah dan menghambat upaya proses verifikasi faktual, panwas pasti bertindak tegas. Apalagi kalau pelanggaran punya alat bukti yang real, tidak tertutup kemungkinan kita akan bawa ke pidana," ungkap Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan, Panwaslu Kota Makassar, Andi Maulana, baru-baru ini.
Menurut Maulana, justru pengawasan partisipatif masyarakat diharapkan namun pada batas koridor tertentu dan tidak melabrak aturan main yang ada.
"Tidak mengintimidasi tim verifikator, tidak memotret identitas pendukung. Bilamana ini terjadi maka sudah tentu masuk kualifikasi pelanggaran, melabrak aturan dan kode etik penyelenggara pemilu," jelasnya.
Sebelumnya, tim saksi DIAmi melaporkan dugaan pelanggaran di Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, di kantor Bawaslu, Jalan Anggrek, Rabu lalu.
Ketua tim pendataan DIAmi, Abdul Haris Awie, memprotes tiga poin yang dianggap merugikan proses verifikasi faktual. Yakni adanya campur tangan parpol.
Adanya bukti video pemotrotetan KTP dari pihak yang mengatasnamakan tim pilwali bersih, ketiga adanya pencatutan logo KPU oleh oknum-oknum yang tidak jelas identitasnya. (Umr/Iskandar Burhan)
