smartcitymakassar.com - Jakarta - Utusan HAM PBB untuk Hak atas Pangan mengapresiasi strategi Kementerian Pertanian RI membangun ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman usai menerima delegasi HAM PBB, untuk Hak atas Pangan, yang berkedudukan di Genewa, dipimpin Ms. Hilal Elver, Senin (09/04/2018)
Mentan Amran, dalam pertemuan tersebut memaparkan berbagai program terobosan pembangunan pertanian di Indomesia, khususnya untuk bidang ketahanan pangan, berupa strategi pemanfaatan lahan pekarangan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, (KRPL) Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang melibatkain ibu rumah tangga, kelompok wanita tani. Optimalisasi lahan, pasang surut dan rawa, (swamps land) serta lahan kering (rainfet land) untuk meningkatkan produksi pangan.
Ms. Hilal Elver, Ketua Delegasi, utusan HAM PBB juga mengapresiasi strategi Kementerian Pertanian dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas ketahanan pangan. Bahkan dalam rencana kunjungan kerja di indonesia, utusan HAM PBB menempatkan 2 lokasi kegiatan pertanian tersebut menjadi lokasi tujuan utama dalam agenda kunjungan kerja di indonesia.
Delegasi yang berjumlah 4 orang, tersebut, akan mengunjungi lokasi KRPL di Jogyakarta dan lahan Pasang Surut atau Rawa di Sumatera Selatan.
Mentan Andi Amran Sulaiman dalam perbincangan dengan delegasi HAM PBB, berkesempatan juga menyampaikan keprihatinan atas perlakuan beberapa negara Eropa, berkaitan dengan "Black Campaign" produksi sawit indonesia.
"Kita, sampaikan, bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan dan sangat berkepentingan dengan lingkungan, namun pemerintah juga tidak serta-merta bisa mengabaikan 30 juta community yang menggantungkan kehidupanya dari budidaya sawit dan itu pasti masyarakat kita yang perlu dilindungi. Jadi tadi dalam dialog, kita juga menitip pesan agar "HAM PBB, Hak untuk Pangan", turut membantu agar pandangan beberapa negara eropa, bisa lebih baik dan netral untuk hal ini. Kebun Sawit di Indonesia, 51 persen adalah kebun rakyat dan 49 persen lainnya Swasta dan BUMN", ujar Menteri Amran. (Toha Pacong)
