Makassar. Smartcitymakassar.com. Buku ini bermaksud menggambarkan dengan
cara sederhana mengenai sejumlah masalah normatif serta menawarkan cara
berpikir alternatif tentang administrasi publik. Masalah-masalah normatif itu dirangkum dan
dikaji dari sejarah perkembangan dua aliran pemikiran atau teori dalam
administrasi publik, yakni aliran pemikiran lama (old public administration) dan baru (new public management). Dari
hasil kajian tersebut lalu ditawarkan konsep New Public Service atau layanan
publik baru. (public administration).
Terjemahan yang dibangun melalui proses eksplorasi teoritis dan berangkat dari
beragam praktek inovasi yang diterapkan pada sejumlah kantor layanan publik.
Kata kunci dalam membangun konsep Layanan Publik Baru adalah demokrasi, warganegara
dan pelayanan bagi kepentingan public (service
in the public interests). Pada
aliran old public administration,
tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang efisien melalui perubahan
dalam struktur dan sistem pengawasan dalam organisasi. Sedikit kebutuhan dalam hal keterlibatan
publik. Walaupun terdapat besarnya
perhatian terhadap nilai-nilai demokratis dalam pelayanan, masalah hierarki dan
pengawasan adalah tetap yang berlaku.
Sementara itu, aliran pengelolaan publik
baru (new public management) melihat
masalah administrasi publik dengan cara yang berbeda. Konsep ini menggunakan sejumlah istilah dalam
dunia usaha, seperti pasar, entrepreneur,
dan pelanggan. Warganegara dianggap
sebagai pelanggan. Pelayanan kepada
warga adalah masalah bagaimana mengatur sistem insentif. Para pegawai pemerintah diharapkan berperan
sebagai pengambil resiko. Konsep ini melihat
masalah administrasi publik sebagai masalah memahami perilaku manusia (human behavior).
Dari pemahaman perilaku ini dianggap
bahwa pilihan ataupun tindakan yang dilakukan pemerintah dan aktor-aktor
lainnya adalah berdasarkan pada kepentingan-diri mereka sendiri. Mengacu dari hal tersebut, tugas pemerintah
adalah melancarkan dorongan pasar atau publik (market forces). Lancarnya
dorongan tersebut akan kemudian memfasilitasi pilihan-pilihan individu di satu
sisi, dan menciptakan efisiensi di sisi lainnya.
Perhatian terhadap warga, yang dianggap
sebagai pelanggan oleh new public
management di atas, dilihat lebih dalam dan menjadi salah satu tema utama
dalam konsep Layanan Publik Baru. Konsep layanan public baru ini memperhatikan perilaku warga tidak semata
dalam hal kepentingan-diri atau self-interest. Tetapi, juga menyangkut nilai,
kepercayaan, dan perhatian terhadap sesama atau warga lainnya. Warga dianggap sebagai pemilik pemerintahan
dan cakap bertindak untuk tujuan yang lebih baik. Lebih lanjut, pemahaman bahwa warga yang
lebih terlibat dan tercerahkan (engaged
and enlightened) adalah hal penting bagi administrator publik untuk mencapai suatu tata-kelola yang
demokratis.
Dengan kata lain, konsep Layanan Publik Baru ini tidak hanya
memerlukan pendefinisian kembali dalam hal bagaimana melayani warga, tapi juga
memerlukan perubahan menyangkut bagaimana kita melihat diri serta tanggung
jawab kita. Perhatian kita difokuskan
kembali kepada hal-hal seperti nilai-nilai ideal demokrasi dan kepentingan
publik, kepada hal-hal menyangkut kewarganegaraan dan martabat kemanusiaan,
kepada masalah layanan dan komitmen, yang semuanya menjadi basis bagi segala
sesuatu yang kita kerjakan.
Buku ini penting khususnya bagi administrator publik. Para administrator publik dapat mengetahui
dimana posisi mereka diantara aliran pemikiran di dalam administrasi publik;
apakah pada old public administration,
new public management, ataukah new
public service. Posisi ini selanjutnya dapat menjadi petunjuk bagaimana para
administrator publik akan bertindak
berdasarkan pada asumsi dan prinsip dimana tindakan tersebut mengacu. Jadi, misalnya, mereka yang menganut faham memfasilitasi
kepentingan-diri individu warganegara, maka pemerintah melakukan sejumlah
tindakan tertentu berdasarkan acuan tersebut.
Namun, jika bersandar pada tanggungjawab untuk mendorong keterlibatan
warganegara, untuk membangun komunikasi atau percakapan publik, serta
memperhatikan kepentingan publik, maka tindakannya akan sangat berbeda dengan
yang sebelumnya.
Sehingga, buku ini dapat memberikan
sumbangan penting bagi para administrator
publik ketika mampu mengetahui dan mengerti tujuan dari masing-masing aliran
pemikiran administrasi pemerintahan, yang kemudian menjadi acuan untuk menghadapi
tantangan kompleks dan beragam di masa depan.
Yang lebih penting juga, untuk mengantisipasi dorongan melakukan perubahan
atau transformasi dalam sistem administrasi publik. Perubahan praktis semacam ini dapat dilihat
pada reformasi dalam administrasi pemerintahan di Selandia Baru dan
Australia. Di Selandia Baru, konsep
birokrasi perintah dan pengawasan diganti menjadi konsep insentif pasar,
menfokuskan semata pada keluaran (output)
dan hasil dibanding input, serta
ketergantungan besar pada sistem insentif.
Australia juga melakukan perubahan dalam pendekatan terhadap pengelolaan
pemerintahan ketika Perdana Menteri Robert
Hawke menyetujui apa yang disebut “mengelola untuk hasil” (managing for results) dan berujung pada
penekanan pada efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas terhadap hasil.* (Riad Mustafa)
