Smartcitymakassar.com - Awal Januari 2017, Pemerintah Republik Indonesia akan menyalurkan bantuan pangan non-tunai untuk menggantikan beras untuk Masyarakat Miskim (Raskin). Kebijakan tersebut akan diuji coba di 8 kabupaten dan 20 kelurahan/desa di Indonesia, di antaranya Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makasar
Sekretaris Kota Makassar (Sekkot ) Ibrahim Saleh, yang mewakili Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menghadiri rapat awal perubahan raskin menjadi bantuan pangan. Rapat ini berlangsung selama dua hari mulai Selasa (13/9/16) hingga Rabu (14/9/2016), di ruang utama kantor staf presiden gedung Bina Graha Lt 2 Kompleks istana kepresidenan jalan Veteran No 16 Jakarta pusat.
Rapat yang dihadiri 8 kepala daerah baik walikota dan bupati membahas kebijakan Presiden Jokowi dalam mereformasi kesejahteraan masyarakat , khususnya masalah sistem pembagian beras untuk masyarakat miskin.
Kebijakan pemerintah adalah pembagian raskin tidak lagi diberikan secara langsung, melainkan melalui pembagian voucher kepada warga yang tidak mampu. Voucher yang berisikan saldo tersebut selanjutnya ditukar dengan sembilan bahan pokok. Voucher tersebut nantinya akan ditukar di pasar, toko toko, atau warung sesuai dengan harga eceran yang berlaku, sehingga masyarakat miskin punya pilihan dalam memenuhi secara merata kebutuhan akan pangannya.
"Warga miskin tidak lagi disubsidi langsung dengan beras, melainkan dengan memberikan voucher yang akan ditukar dengan sembako seperti beras , telur, minyak dan sembilan bahan pokok lainnya," kata Ibrahim
Dia melanjutkan, kebijakan pemerintah dalam maratakan gizi warga masyarakat tidak hanya dalam pemenuhan karbohidrat, tetapi kebutuhan akan Protein sangat perlu terpenuhi, agar pemenuhan kedua gizi tersebut bisa seimbang.(ade ismar gobel/yushar mustafa)
