Angkotan Kota Makassar (Ilustrasi)
smartcitymakassar.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Makassar bersama seluruh pengusaha
dan sopir angkot (Makassar-Maros-Gowa) akan menggelar aksi longmarch dan mogok
massal besok, Rabu (12/10/2016).Hal ini dikatakan oleh Ketua Organisasi
Angkutan Darat (Organda) Makassar, Zainal Abidin, menyusul banyaknya reaksi
sopir angkot se-Kota Makassar menyikapi kehadiran angkutan umum jenis taksi
berbasis aplikasi online.
Menurut Zainal, kisruh persaingan angkutan kota (angkot) yang semakin
mencuat dan pemerintah, sampai saat ini belum memiliki solusinya.
“Sebelum-sebelumnya itu kan kami sudah menyurat ke BKPMD Dishub Provinsi, kami pernah koordinasi-koordinasi sebelumnya. Tapi sampai hari ini tidak ada perhatian kan,” keluhnya.
Bahkan, pertemuan bersama pemerintah provinsi pernah dilakukan di tahun 2015 lalu. Lantaran, izin operasional taksi berbasis online tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.
“Kalau tidak salah Apatesi sudah dua kali menyurat, kami satu kali, dan koordinasi selalu. Itu artinya janji dan janji dan pertemuan tidak pernah dilakukan. Adapun pernah dilakukan 2015 itu tidak dilakukan juga, jadi teman-teman sudah resah,” ketus Zainal kemarin.
Menyikapi hal tersebut, maka Organda Makassar bersama seluruh pengusaha dan sopir angkot (Makassar-Maros-Gowa) akan menggelar aksi longmarch mogok massal
Dimana titik kumpul aksi mereka terkonsentrasi di sekitaran jembatan Fly Over, dimulai pada pukul 09.00 wita hingga memperoleh kejelasan dari Pemprov Sulsel.
Selanjutnya akan longmarch ke gedung DPRD Sulsel untuk menyampaikan orasi ilmiahnya sebagai bentuk tuntutan ke pemerintah.
“Kita sudah lakukan rapat konsolidasi, dan terbagi-bagi titik aksi sebelum berkumpul di fly over dan kantor DPRD Sulsel. Setelah itu kita lihat pra kondisi apakah kita ke kantor taksi aplikasi online,” beber Zainal.
Lebih lanjut, organda bersama seluruh pengusaha dan sopir angkot mengancam akan memboikot atau menutup akses jalan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, apabila aspirasi tersebut tidak melahirkan kesepakatan dan solusi dari pemerintah.
“Harus ada keputusan hari itu juga, kalau tidak maka kami akan melakukan aksi kedua. Harapan kami, aspirasi kami diterima untuk menghindari aksi yang lebih besar kami juga di jalan tol,” tegas Zainal.
Adapun tuntutan mereka yang tergabung pada Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Sulsel “Mogok Operasi Angkutan Umum Mamminasata”, yakni mendesak pemerintah untuk mencabut dan menutup jaringan aplikasi angkutan umum aplikasi online yang tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Pehubungan RI Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Selanjutnya, mendesak Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassa untuk menutup semua kantor perwakilan angkutan umum aplikasi online yang ada di Sulawesi Selatan.
Kemudian, mendesak kepada Dirlantas Polda Sulsel, Satlantas Polrestabes Makassar, Dinas Perhubungan Sulsel dan Makassar untuk melakukan penertiban dan penindakan bagi kendaraan pribadi (plat hitam) yang mengambil penumpang umum baik angkutan umum aplikasi online maupun angkutan umum liar.
“Sebelum-sebelumnya itu kan kami sudah menyurat ke BKPMD Dishub Provinsi, kami pernah koordinasi-koordinasi sebelumnya. Tapi sampai hari ini tidak ada perhatian kan,” keluhnya.
Bahkan, pertemuan bersama pemerintah provinsi pernah dilakukan di tahun 2015 lalu. Lantaran, izin operasional taksi berbasis online tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.
“Kalau tidak salah Apatesi sudah dua kali menyurat, kami satu kali, dan koordinasi selalu. Itu artinya janji dan janji dan pertemuan tidak pernah dilakukan. Adapun pernah dilakukan 2015 itu tidak dilakukan juga, jadi teman-teman sudah resah,” ketus Zainal kemarin.
Menyikapi hal tersebut, maka Organda Makassar bersama seluruh pengusaha dan sopir angkot (Makassar-Maros-Gowa) akan menggelar aksi longmarch mogok massal
Dimana titik kumpul aksi mereka terkonsentrasi di sekitaran jembatan Fly Over, dimulai pada pukul 09.00 wita hingga memperoleh kejelasan dari Pemprov Sulsel.
Selanjutnya akan longmarch ke gedung DPRD Sulsel untuk menyampaikan orasi ilmiahnya sebagai bentuk tuntutan ke pemerintah.
“Kita sudah lakukan rapat konsolidasi, dan terbagi-bagi titik aksi sebelum berkumpul di fly over dan kantor DPRD Sulsel. Setelah itu kita lihat pra kondisi apakah kita ke kantor taksi aplikasi online,” beber Zainal.
Lebih lanjut, organda bersama seluruh pengusaha dan sopir angkot mengancam akan memboikot atau menutup akses jalan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, apabila aspirasi tersebut tidak melahirkan kesepakatan dan solusi dari pemerintah.
“Harus ada keputusan hari itu juga, kalau tidak maka kami akan melakukan aksi kedua. Harapan kami, aspirasi kami diterima untuk menghindari aksi yang lebih besar kami juga di jalan tol,” tegas Zainal.
Adapun tuntutan mereka yang tergabung pada Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Sulsel “Mogok Operasi Angkutan Umum Mamminasata”, yakni mendesak pemerintah untuk mencabut dan menutup jaringan aplikasi angkutan umum aplikasi online yang tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Pehubungan RI Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Selanjutnya, mendesak Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassa untuk menutup semua kantor perwakilan angkutan umum aplikasi online yang ada di Sulawesi Selatan.
Kemudian, mendesak kepada Dirlantas Polda Sulsel, Satlantas Polrestabes Makassar, Dinas Perhubungan Sulsel dan Makassar untuk melakukan penertiban dan penindakan bagi kendaraan pribadi (plat hitam) yang mengambil penumpang umum baik angkutan umum aplikasi online maupun angkutan umum liar.
“Kita mendesak Kepala Dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk
menghentikan pembangunan halte BRT yang tidak sesuai dengan rekomendasi balai
besar jalan nasional yang akan merugikan Pete-pete (Angkutan Kota),” terang
Zainal.
Serta mendesak Wali Kota Makassar untuk melakukan pelarangan menaikkan
dan menurunkan penumpang di Pool bagi angkutan bus.”Wali kota juga harus
mengevaluasi Direksi PD Terminal Makassar Metro,” tutup dia.
Secara terpisah, Plt Kepala Dishub Makassar, Mario Said
menyatakan, masih menunggu koordinasi pemerintah provinsi meski diakuinya
pihaknya akan tetap melakukan antisipasi terkait aksi demonstrasi tersebut.
Apalagi hal tersebut dianggap harus memiliki solusi. (Iskandar Burhan)
Berikut ini adalah titik aksi longmarch Organda Makassar :
*simpang lima bandara
*fly over
*kantor Dishub Provinsi
*Gedung DPRD Sulsel
*kantor perwakilan taksi berbasis aplikasi online
*terminal malengkeri
*terminal regional daya
-aksi mogok massal dimulai pukul 09.00 wita
_angkutan maros dan bandara orasi di simpang lima bandara menuju kantor dishub sulsel bersama angkot trayek Daya menuju ke kantor dishub sulsel selanjutnya ke fly over
_angkot trayek daya berkumpul di terminal regional daya
_angkutan pertaksian maminasata, angkutan trayek BTP, Antang, Kampus Unhas, SMA 5, Ujung Pandang Baru, Panampu dan Ikip, serta angkutan pelabuhan titik aksinya langsung di fly over.
_angkutan trayek vetran, cenderawasih, minasaupa, pa’baeng-baeng dan sungguminasa titik kumpul di terminal malengkeri selanjutnya menuju fly over.
_titik kumpul aksi terkonsetrasi di fly over dan gedung DPRD Sulsel
*simpang lima bandara
*fly over
*kantor Dishub Provinsi
*Gedung DPRD Sulsel
*kantor perwakilan taksi berbasis aplikasi online
*terminal malengkeri
*terminal regional daya
-aksi mogok massal dimulai pukul 09.00 wita
_angkutan maros dan bandara orasi di simpang lima bandara menuju kantor dishub sulsel bersama angkot trayek Daya menuju ke kantor dishub sulsel selanjutnya ke fly over
_angkot trayek daya berkumpul di terminal regional daya
_angkutan pertaksian maminasata, angkutan trayek BTP, Antang, Kampus Unhas, SMA 5, Ujung Pandang Baru, Panampu dan Ikip, serta angkutan pelabuhan titik aksinya langsung di fly over.
_angkutan trayek vetran, cenderawasih, minasaupa, pa’baeng-baeng dan sungguminasa titik kumpul di terminal malengkeri selanjutnya menuju fly over.
_titik kumpul aksi terkonsetrasi di fly over dan gedung DPRD Sulsel
