Foto: Humas/Dayat
smartcitymakassar.com - Guna mencegah temuan dalam pengelolaan barang dan jasa milik daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar menggelar worskhop di
Hotel Sutomo Senin (21/11/2016).
Kabid keuangan dan aset daerah, Iswandi mengungkapkan tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman dan kesamaan perepsi kepada PNS perihal pengelolaan dan pendatangan barang milik daerah dari anggaran non APBD.
"Workshop ini sangat penting untuk para SKPD mengetahui pentingnya pengelolaan barang milik daerah," ujarnya.
Workshop pengelolaan barang milik aset daerah angkatan 20 pemkot Makassar, dihadiri perwakilan dari UPTD Sekolah tingkat DD dan SMP lingkup Makassar.
Lebih lanjut dijelaskan, saat ini banyak penemuan dari pengawasan dalam hal persoalan barang sehingga perlu dilakukan pemahaman dan pelatihan kepada jajaran SKPD.
"Semua yang sering dterjadi dalam hal pengelolaan barang, itu sebabnya kita lakukan pelatihan untuk diberikan pemahaman," katanya.
Sementata itu, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar, Ibrahim Saleh menuturkan kegiatan ini sebagai wujud untuk pengelolaan barang dengan baik.
"Saat ini banyak pejabat yang pinda ke instansi lain, barang atau mobilnya juga di bawa. Ini yang perlu dipahami semua pihak," tuturnya.
Menurutnya, salah satu alasan Pemkot Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah bagaimana mengelolah barang dan aset dengan baik.
"Sertifikasi barang dan aset milik daerah sangat penting, jadi ketika mendatangkan barang harus ada sertifikasi. Yang belum dicatat harus dicatat sesuai administrasi untuk dipelihara," pungkas Ibrahim Saleh.(iskandar burhan)
Kabid keuangan dan aset daerah, Iswandi mengungkapkan tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman dan kesamaan perepsi kepada PNS perihal pengelolaan dan pendatangan barang milik daerah dari anggaran non APBD.
"Workshop ini sangat penting untuk para SKPD mengetahui pentingnya pengelolaan barang milik daerah," ujarnya.
Workshop pengelolaan barang milik aset daerah angkatan 20 pemkot Makassar, dihadiri perwakilan dari UPTD Sekolah tingkat DD dan SMP lingkup Makassar.
Lebih lanjut dijelaskan, saat ini banyak penemuan dari pengawasan dalam hal persoalan barang sehingga perlu dilakukan pemahaman dan pelatihan kepada jajaran SKPD.
"Semua yang sering dterjadi dalam hal pengelolaan barang, itu sebabnya kita lakukan pelatihan untuk diberikan pemahaman," katanya.
Sementata itu, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar, Ibrahim Saleh menuturkan kegiatan ini sebagai wujud untuk pengelolaan barang dengan baik.
"Saat ini banyak pejabat yang pinda ke instansi lain, barang atau mobilnya juga di bawa. Ini yang perlu dipahami semua pihak," tuturnya.
Menurutnya, salah satu alasan Pemkot Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah bagaimana mengelolah barang dan aset dengan baik.
"Sertifikasi barang dan aset milik daerah sangat penting, jadi ketika mendatangkan barang harus ada sertifikasi. Yang belum dicatat harus dicatat sesuai administrasi untuk dipelihara," pungkas Ibrahim Saleh.(iskandar burhan)
