Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan kepada peserta Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yaitu 98 Wali Kota se- Indonesia agar bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik di daerahnya masing- masing.
Menteri Tjahjo mengatakan seorang wali kota harus bisa melakukan diskresi atau mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi persoalan kongkret dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
"Harus ada sinergi yang baik di dalam pemerintahan satu daerah di samping sinergi kolektifitas pemerintah kota dengan provinsi, serta nasional. Dengan begitu diharapkan dalam rakernas ini bisa menghasilkan wali kota pelopor pembangunan," ucapnya saat membuka Rakernas XII APEKSI 2017 di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, Rabu, (19/7).
smartcitymakassar.com - Malang - Wali kota atau pun kepala daerah yang baik menurut menteri yang pernah menjadi anggota DPR enam (6) periode ini, harus mampu mengarahkan wakil wali kotanya. Terkadang, persoalan yang juga bisa menghambat pembangunan adalah terjadinya disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya. Wali kota dan wakil wali kota setelah dilantik, tiba- tiba viral di media tidak lagi saling bicara selama lima tahun. Padahal wakil wali kota semestinya tahu diri dengan fungsi dan wewenangnya.
"Wakil yah wakil, titik. Tidak usah mau juga kerjakan tugas- tugas wali kota. Wakil gubernur yah wakil gubernur, wakil bupati, wakil presiden yah wakil," pungkasnya disambut aplaus meriah peserta APEKSI.
Kecuali kata Tjahjo jika kepala daerah, wali kotanya berhalangan karena sakit ataupun tesangkut masalah hukum.
Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwasanya seluruh perangkat pemerintahan dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas hingga lurah adalah perpanjangan tangan wali kota. Olehnya, sah- sah saja apabila Sekda, Kepala Dinas, hingga pejabat lainnya adalah 'orangnya' wali kota.
"Kalau bukan orangnya wali kota, bisa repot kalau sekdanya, kepala Dinasnya tidak bisa sejalan dengan wali kotanya. Asal jangan semua pejabat itu diambil dari tim sukses Pilkada. Tetap ada prosedur dan mekanisme yang harus menjadi acuannya," pungkasnya.
"Kalau ASN mengharuskan lelang terbuka, repot mau mengganti pejabatnya padahal tidak bekerja, tidak usah khawatir. Silahkan bersurat ke saya, usulkan Plt (pelaksana tugas). Plt lima tahun pun tidak apa- apa," tambahnya lagi.
Sementara itu, wali kota Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto yang dikonfirmasi terpisah usai kegiatan hanya memberi komentar singkat.
"Memang begitu undang- undangnya," ucap wali kota yang karib disapa Danny ini sembari tersenyum.(Iskandar Burhan)
