smartcitymakassar.com - Makassar - Ketua PAC Partai Demokrat Syarifuddin Jarre menyanyangkan adanya salah seorang pengurus partai yang lolos berkas, dan terpilih menjadi Ketua ORT di salah satu Kecamatan di Makassar, senin (25/09/2017).
Menurutnya itu sangat bertentangan dengan Permendagri No.5 tahun 2007 dan Perwali No.72 tahun 2016, bahwa salah satu syarat untuk menjadi Ketua ORT-ORW bukan berasal dari pengurus partai yang aktif.
"Kenapa saya mengatakan demikian, saya ini pengurus partai Demokrat, dan kebetulan hadir saat pelaksanaan sosialisasi tentang Perwali di Ruang Sipakalebbi Balaikota beberapa waktu yang lalu, dan paling getol memprotes perwali tersebut untuk di refisi, tapi setelah menelaah perwali tersebut, dan demi kemaslahatan masyarakat maka saya sebagai ketua ORT incumbent di Kelurahan Parang Tambung urung untuk mencalonkan diri kembali karena saya menghargai perwali ini," ungkapnya.
Syarifuddin Daeng Jarre menganggap, ketika ada Pengurus partai menjadi ketua ORT-ORW itu sudah melanggar perwali, dan otomatis harus di berhentikan, karena sarat akan kepentingan politik dan pribadi, politik tidak bisa di campur adukkan dengan kepentingan masyarakat banyak, pungkasnya.
"Kalau perwali tersebut di labrak, saya juga bisa melakukan hal yang demikian, dan berhak untuk mencalonkan diri kembali sebagai Ketua ORT, tapi saya ini orang yang patuh terhadap peraturan," lanjutnya.
Dia berharap selaku Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Tamalate kota Makassar, soranga pengurus partai harus memiliki etika politik dan sopan santun dengan menaati peraturan yang ada. (**/Iskandar Burhan)
