Wali Kota Danny dalam Workshop Revitalisasi Musrenbang di Jakarta (Foto: Humas Pemkot)
smartcitymakassar.com - Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto menjadi narasumber pada
Workshop Nasional "Revitalisasi Praktik Perencanaan dan Penganggaran
Partisipatif Musrenbang di Kota-kota Indonesia".
Lokakarya yang diselenggarakan Yayasan Kota Kita bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) memang sengaja menghadirkan Danny berbicara tentang sistem Musrenbang Online yang telah dijalankan di Makassar. Selain Danny, juga sebagai narasumber kegiatan tersebut yakni wali kota Bandung Ridwan Kamil dan wali kota Solo F.X Hadi Rudyatmo.
"Makassar sendiri telah menjalankan sistem online Musrenbang yang sudah berjalan dengan sangat baik dalam sistem penganggaran," Jelas Danny, di hotel Millenium, Kebun Sirih- Jakarta, (2/11/2016).
Kata Danny, setiap kelurahan di Makassar juga sudah menuju penganggaran Rp.1-2 Milliar sehingga kelurahan dengan lebih leluasa bisa menganggarkan keinginan masyarakat kelurahan tanpa harus merasa khawatir akan hilang di Musrenbang kota atau provinsi.
Hal inilah menurut wali kota berlatar belakang arsitek tersebut yang juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadikan Makassar dan Sulsel sebagai percontohan dari e-planning, e-budgeter dan e-organizer.
"Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi," kunci Danny.(firman pagarra/iskandar burhan)
Lokakarya yang diselenggarakan Yayasan Kota Kita bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) memang sengaja menghadirkan Danny berbicara tentang sistem Musrenbang Online yang telah dijalankan di Makassar. Selain Danny, juga sebagai narasumber kegiatan tersebut yakni wali kota Bandung Ridwan Kamil dan wali kota Solo F.X Hadi Rudyatmo.
"Makassar sendiri telah menjalankan sistem online Musrenbang yang sudah berjalan dengan sangat baik dalam sistem penganggaran," Jelas Danny, di hotel Millenium, Kebun Sirih- Jakarta, (2/11/2016).
Kata Danny, setiap kelurahan di Makassar juga sudah menuju penganggaran Rp.1-2 Milliar sehingga kelurahan dengan lebih leluasa bisa menganggarkan keinginan masyarakat kelurahan tanpa harus merasa khawatir akan hilang di Musrenbang kota atau provinsi.
Hal inilah menurut wali kota berlatar belakang arsitek tersebut yang juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadikan Makassar dan Sulsel sebagai percontohan dari e-planning, e-budgeter dan e-organizer.
"Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi," kunci Danny.(firman pagarra/iskandar burhan)
