Smartcitymakassar.com. --Makassar- Makassar berhasil mengukir prestasi sebagai Kota Berkinerja Terbaik atau Tertinggi Nasional pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017 yang berlangsung di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/04/2017).
Mendapat skor 3,3992, Makassar mengungguli 9 kota besar lainnya seperti Surabaya (di urutan ke-2, nilai 3,3732) dan Bandung di peringkat ke-6 dengan skor 3,3040. Tujuh kota lainnya yang berhasil meraih penghargaan serupa berturut-turut Samarinda, Mojokerto, Gorontalo, Depok, Banjar, Bontang, dan Sukabumi. Penghargaan ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bekerja bersama-sama. Berkat dukungan masyarakat, dan perangkat daerah prestasi ini dapat diraih oleh Pemerintah kota Makassar," kata Wali Kota Danny.
Menurut Danny, hal terpenting dari penghargaan ini dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan capaian tahun ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Piagam dan Trophy Penghargaan Prestasi Kota Berkinerja Terbaik atau Tertinggi Nasional diserahkan oleh Menteri Kordinator Politik Hukum & Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto mewakili Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo disaksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri RI Soemarsono, gubernur, bupati, dan wali kota se - Indonesia dan pimpinan DPD serta DPR RI.
"Tujuan peringatan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di setiap daerah otonom provinsi, kabupaten, dan kota. Tiap tahun ada EKPPD berdasarkan LPPD di 540 daerah otonom tahun 2016 di 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota," kata Ditjen Otda Kemendagri RI Soemarsono.
Sementara itu, Menkopolhukam RI Jenderal (Purn) Wiranto mewakili Presiden RI memyampaikan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Fokus pembangunan pada peningkatan kesejahteraan warga. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan menggunakan dana pemerintah juga menggalang keterlibatan swasta dengan mempermudah layanan perizinan satu pintu dan stabilitas Polhukam," jelas Menkopolhukam RI Jenderal (Purn) Wiranto.
Wiranto juga menekankan keberpihakan pemerintah pada peningkatan pendapatan keluarga miskin dengan menghidupkan pusat pasar tradisional di daerah - daerah.
Ada 900 lebih indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI dalam menentukan kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi nasional. Diantaranya, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Informasi Keuangan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan indikator lainnya semisal kebijakan, kelembagaan, dan SDM pada otonomi daerah.
Penghargaan ini didasarkan atas penilaian terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2016 terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2016 yang dilakukan oleh Kemendagri RI dan BPKP.* (Iskandar Burhan)
