smartcitymakassar.com - Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto menyebut kejaksaan
dan pemerintah kota Makassar dapat bersinergi menciptakan pemerintahan yang
bersih, akuntabel, dan transparan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Majurong dan peluncuran Jaksa Samboritta di Jalan Balla Lompoa, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Minggu, (09/04/2017).
"Jaksa samborita bermakna jaksa teman kita, kolega kita, dan tidak menarik jarak," kata Wali Kota Danny.
Wali kota berlatar akademisi itu menyebut, Makassar terberkati dengan figur kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan kepala kejaksaan negeri Makassar yang dapat memahami dinamika masyarakat.
Danny menyatakan, sosok Jan S Maringka dan Dicky Rahmat Rahardjo orang pilihan yang memimpin institusi kejaksaan di Sulsel dan Makassar. Sejak tahun lalu, Pemkot Makassar dan kejaksaan bersinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan membantuk TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
Selain itu, Pemkot Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar telah menandatangani MoU di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Keseluruhan program itu, menguatkan upaya kedua institusi itu menegakkan pemerintahan yang bebas korupsi.(Iskandar Burhan)
Hal itu disampaikannya saat membuka Majurong dan peluncuran Jaksa Samboritta di Jalan Balla Lompoa, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Minggu, (09/04/2017).
"Jaksa samborita bermakna jaksa teman kita, kolega kita, dan tidak menarik jarak," kata Wali Kota Danny.
Wali kota berlatar akademisi itu menyebut, Makassar terberkati dengan figur kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan kepala kejaksaan negeri Makassar yang dapat memahami dinamika masyarakat.
Danny menyatakan, sosok Jan S Maringka dan Dicky Rahmat Rahardjo orang pilihan yang memimpin institusi kejaksaan di Sulsel dan Makassar. Sejak tahun lalu, Pemkot Makassar dan kejaksaan bersinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan membantuk TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
Selain itu, Pemkot Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar telah menandatangani MoU di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Keseluruhan program itu, menguatkan upaya kedua institusi itu menegakkan pemerintahan yang bebas korupsi.(Iskandar Burhan)
