Smartcitymakassar.com.--Makassar- Dalam waktu dekat KPU Kota Makassar akan membuka tahapan Pilkada pada jalur independen. Kesiapan paslon pun mulai nampak untuk menghadapi pesta demokrasi lima tahunan ini.
Paket Danny-Indira sendiri tetap memastikan bertarung lewat jalur parpol. Apalagi arah dukungan mayoritas parpol di parlemen berembus kuat mempertahankan wali kota peraih 121 penghargaan tersebut.
"Kita tetap gunakan partai politik, kecuali partainya tidak mau," tandas Danny saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2017).
Meski begitu, pergerakan tim relawan untuk memenangkan paslon bertagline "DIAmi" ini rupanya juga berjalan massif tak terbendung di lapangan.
Kerja nyata terus ditunjukkan dengan menghimpun kekuatan rakyat lewat pengisian form KTP di 15 kecamatan. Bahkan hanya sepekan pasca disebar angkanya sudah menembus target yang dipersyaratkan oleh KPU untuk jalur independen.
KTP dukungan untuk 'DIAmi' saat ini mencapai 125,471, angka dukungan tersebut masih terus terakumulasi hingga deklarasi DIAmi 22 November 2017 mendatang.
Selain itu, konsolidasi oleh parpol pengusung terus digalang dan dimatangkan guna memuluskan langkah DP menuntaskan pembangunan Kota Makassar.
"Biarkan DIA mengalir seperti air, kita hargailah semua proses, begitu juga menghargai hak orang untuk mendukung tapi tak boleh memaksa untuk sejalan. Intinya kita bekerja untuk rakyat, dan biarkan rakyat yang menilai dan merasakan," ungkapnya.
Sementara, Juru Bicara Danny Pomanto, Abdul Haris Awie, mengemukakan, upaya pengumpulan KTP adalah inisiasi dari relawan tim pemenang petahana. Awie juga membantah adanya tudingan yang menyebut pihaknya melibatkan ASN dan perangkat pemerintah untuk politik praktis.
"Ini murni kerja-kerja politik dari tim. Mereka adalah tim relawan yang secara sukarela bergabung dan memberi dukungan real kepada Danny Pomanto kembali memimpin Makassar di periode ke dua," ungkapnya.
Ia menegaskan, kerja-kerja timnya di lapangan sudah sesuai dengan aturan yang ada. "Dari segi mana kita melanggar, kecuali kita menggunakan atribut dan fasilitas negara itu baru pelanggaran, kita menghargai kok aturan main," katanya.* (Umr/Iskandar Burhan)
