Satuan Kerja Perangkat Daerah (foto: ilustrasi)
smartcitymakassar.com - Rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mencatat ada empat Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperoleh rapor merah.
Ke empat SKPD tersebut masing-masing Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perumahaan dan Bangunan Pemerintahan (DPBP), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.
Pada rekapitulasi laporan kemajuan realisasi belanja langsung perunit kerja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar 2016 di triwulan ke-III hingga September lalu, empat SKPD itu tercatat berkategori kurang. Realisasi anggarannya kurang dari 34%.
Menurut Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Makassar, Lasmana, realisasi anggaran ke empat SKPD tersebut memang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran atau kas yang ada. “Masih minim,” kata dia, Sabtu (22/10/2016).
Dari hasil rapat monev yang digelar di Makassar Golden Hotel (MGH), SKPD bersangkutan beralasan, masih ada sejumlah kegiatan yang melekat di empat SKPD itu rata-rata melalui proses lelang tender. Sehingga, pencairan atau realisasi anggarannya belum terproses sejauh ini.
“Jadi otomatis proses pencairannya itu kan belum, lelang kan menunggu kegiatan selesai baru anggarannya menyusul. Itu kendalanya,” jelas Lasmana.
Pada umumnya, rata-rata realisasi kegiatan fisik lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran. Olehnya itu, pada rapat monev itu, ke empat SKPD berjanji akan menyelesaikan progresnya di bulan Oktober hingga November mendatang.
“Di triwulan ke empat dilihat progresnya, mereka sudah janji akan selesaikan. Memang rata rata sesuai dengan penjelasan SKPD bersangkutan bahwa Oktober hingga November sudah selesai. Memang disitumi top keluarnya anggaran, tidak mungkin diproses keuangan kalau fisik belum selesai,” terang Lasmana.
Lebih lanjut, data Bappeda Makassar menguraikan jika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar menempati urutan pertama yang minim menyerap anggaran.
Diskominfo merealisasikan anggaran triwulan III sebesar 17,57% dan realisasi fisik 41,07%. Persentase keuangan setara Rp3,5 miliar dari total anggaran triwulan III Rp20,4 miliar.
Pada urutan kedua adalah Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Makassar. SKPD ini menyerap Rp11,06 miliar dari total anggaran triwulan III Rp57,02 miliar. Artinya, Dinas Perumahan merealisasikan keuangan 19,40% dan 33,26% untuk realisasi fisik.
Kemudian disusul oleh Dinas Kesehetan Makassar (Dinkes) Makassar. Total kas triwulan III Dinkes Rp238,8 miliar. Realisasi Rp73,5 miliar atau 30,8% dan realisasi fisik 63,19%.
SKPD terakhir, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Dinas PU merealisasikan Rp160,7 miliar dari total anggaran Rp519,04 miliar, sedangkan realisasi fisiknya Rp38,44 miliar.
Secara keseluruhan, 63 SKPD dan unit kerja lingkup Pemkot Makassar menghabiskan anggaran di triwulan III sebesar 45,47% dengan realisasi fisik 56,96%. Realisasi keuangan Rp987,7 miliar dari total kas triwulan III Rp2,17 miliar.
Sementara, untuk kategori baik, Bappeda Makassar mencatat sedikitnya 20 SKPD yang realisasi anggaran lebih dari 60%. Dan 39 SKPD tercatat pada kategori cukup dengan realisasi anggaran antara 35-60%.(Iskandar Burhan)
Ke empat SKPD tersebut masing-masing Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perumahaan dan Bangunan Pemerintahan (DPBP), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.
Pada rekapitulasi laporan kemajuan realisasi belanja langsung perunit kerja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar 2016 di triwulan ke-III hingga September lalu, empat SKPD itu tercatat berkategori kurang. Realisasi anggarannya kurang dari 34%.
Menurut Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Makassar, Lasmana, realisasi anggaran ke empat SKPD tersebut memang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran atau kas yang ada. “Masih minim,” kata dia, Sabtu (22/10/2016).
Dari hasil rapat monev yang digelar di Makassar Golden Hotel (MGH), SKPD bersangkutan beralasan, masih ada sejumlah kegiatan yang melekat di empat SKPD itu rata-rata melalui proses lelang tender. Sehingga, pencairan atau realisasi anggarannya belum terproses sejauh ini.
“Jadi otomatis proses pencairannya itu kan belum, lelang kan menunggu kegiatan selesai baru anggarannya menyusul. Itu kendalanya,” jelas Lasmana.
Pada umumnya, rata-rata realisasi kegiatan fisik lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran. Olehnya itu, pada rapat monev itu, ke empat SKPD berjanji akan menyelesaikan progresnya di bulan Oktober hingga November mendatang.
“Di triwulan ke empat dilihat progresnya, mereka sudah janji akan selesaikan. Memang rata rata sesuai dengan penjelasan SKPD bersangkutan bahwa Oktober hingga November sudah selesai. Memang disitumi top keluarnya anggaran, tidak mungkin diproses keuangan kalau fisik belum selesai,” terang Lasmana.
Lebih lanjut, data Bappeda Makassar menguraikan jika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar menempati urutan pertama yang minim menyerap anggaran.
Diskominfo merealisasikan anggaran triwulan III sebesar 17,57% dan realisasi fisik 41,07%. Persentase keuangan setara Rp3,5 miliar dari total anggaran triwulan III Rp20,4 miliar.
Pada urutan kedua adalah Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Makassar. SKPD ini menyerap Rp11,06 miliar dari total anggaran triwulan III Rp57,02 miliar. Artinya, Dinas Perumahan merealisasikan keuangan 19,40% dan 33,26% untuk realisasi fisik.
Kemudian disusul oleh Dinas Kesehetan Makassar (Dinkes) Makassar. Total kas triwulan III Dinkes Rp238,8 miliar. Realisasi Rp73,5 miliar atau 30,8% dan realisasi fisik 63,19%.
SKPD terakhir, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Dinas PU merealisasikan Rp160,7 miliar dari total anggaran Rp519,04 miliar, sedangkan realisasi fisiknya Rp38,44 miliar.
Secara keseluruhan, 63 SKPD dan unit kerja lingkup Pemkot Makassar menghabiskan anggaran di triwulan III sebesar 45,47% dengan realisasi fisik 56,96%. Realisasi keuangan Rp987,7 miliar dari total kas triwulan III Rp2,17 miliar.
Sementara, untuk kategori baik, Bappeda Makassar mencatat sedikitnya 20 SKPD yang realisasi anggaran lebih dari 60%. Dan 39 SKPD tercatat pada kategori cukup dengan realisasi anggaran antara 35-60%.(Iskandar Burhan)
