Foto: Kandar Oliver
smartcitymakassar.com - Pemerintah Kota Makassar memberikan Award Pelayanan Publik tahun
2016, pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun di Hotel Gammara. Senin (19/12/2016)
Award Pelayanan Publik diberikan terkait kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di antaranya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kecamatan Rappocini, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Karampuang dan Puskesmas Tamalate.
Award ini di serahkan langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan nilai 450,2, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 422,8, Kecamatan Rappocini dengan nilai 435,98, Kecamatan Panakkukang dengan nilai 423,11, Kelurahan Karampuang dengan nilai 440 dan Puskesmas Tamalate dengan nilai 500.
Penghargaan tersebut diperoleh atas penilain Menpan RB no I tahun 2005, yang meliputi beberapa hal seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, hasil survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan sistem informasi pelayanan publik.
Penilaian ini diawali dengan seleksi berkas dokumen pelayanan publik, kemudian dinyatakan lulus. Dan dilanjutkan dengan penilaian dilapangan metode observasi
Beberapa tim independen seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisioner Ombudsman Kota Makassar, akademisi, tokoh perempuan dan insan pers. (Iskandar Burhan)
Award Pelayanan Publik diberikan terkait kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di antaranya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kecamatan Rappocini, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Karampuang dan Puskesmas Tamalate.
Award ini di serahkan langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan nilai 450,2, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 422,8, Kecamatan Rappocini dengan nilai 435,98, Kecamatan Panakkukang dengan nilai 423,11, Kelurahan Karampuang dengan nilai 440 dan Puskesmas Tamalate dengan nilai 500.
Penghargaan tersebut diperoleh atas penilain Menpan RB no I tahun 2005, yang meliputi beberapa hal seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, hasil survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan sistem informasi pelayanan publik.
Penilaian ini diawali dengan seleksi berkas dokumen pelayanan publik, kemudian dinyatakan lulus. Dan dilanjutkan dengan penilaian dilapangan metode observasi
Beberapa tim independen seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisioner Ombudsman Kota Makassar, akademisi, tokoh perempuan dan insan pers. (Iskandar Burhan)
