Smartcitymakassar.com. --Makassar- Koordinator Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dwi Aprialia Linda, bertemu dengan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di ruang kerja Kantor Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Jumat (21/09/2018).
Selaku Koordinator Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi, Dwi Aprialia mengatakan, dirinya bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel guna membahas beberapa program yang berkaitan dengan instruksi dari KPK itu sendiri. Diantaranya, beberapa program percepatan sistem online beserta aplikasi lainnya.
Wagub Andi Sudirman yang dikonfirmasi memberi catatan dalam pertemuan itu, antara lain:
1. KPK mendesak pelaksanaan sistem aplikasi pelayanan single salary, kontrak payung untuk belanja rutin dalam satu pintu melalui sistem digital.
2. KPK mendesak aplikasi E-Samsat agar pihak Samsat berkoordinasi dengan Dirlantas Polda untuk segera singkronisasi 2.7 juta kode BI-Link sebagaimana yang telah dilakukan di Jawa Barat.
3. Bappenda untuk bekerja keras menyisir semua potensi pendapatan yang selama ini belum digarap.
4. Merespon cepat sistem single salary melalui peningkatan TPP berbasis kinerja.
5. Melakukan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan sistem digital di seluruh OPD.
6. KPK akan melakukan reguler check dan supervisi terhadap pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, juga mengatakan, kehadiran Koordinator Pencegahan Korupsi berarti siap bersinergi dalam rangka penciptaan sistem birokrasi yang profesional, bersih dan melayani di masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Periode 2018-2023.** (Fatahillah Mansur)
